Peta Kabupaten Enrekang

Sejak abad XIV, daerah ini disebut MASSENREMPULU’ yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari ENDEG yang artinya NAIK DARI atau PANJAT dan dari sinilah asal mulanya sebutan ENDEKAN. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Adminsitrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama “ENREKANG” versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung mengambil ± 85% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 Km².

Menurut sejarah, pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar yang bernama MALEPONG BULAN, kemudian kerajaan ini bersifat MANURUNG dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan/kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi ”PITUE MASSENREMPULU”, yaitu:

  1. Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung/Puang Endekan
  2. Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa’
  3. Kerajaan Batulappa’ yang dipimpin oleh Arung Batulappa’
  4. Kerajaan Tallu Batu Papan (Duri) yang merupakan gabungan dari Buntu Batu, Malua, Alla’. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu Batu, Malua oleh Arung/Puang Malua, Alla’ oleh Arung Alla’
  5. Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh Arung Maiwa
  6. Kerajaan Letta’ yang dipimpin oleh Arung Letta’
  7. Kerajaan Baringin (Baringeng) yang dipimpin oleh Arung Baringin

Pitu (7) Massenrempulu’ ini terjadi kira-kira dalam abad ke XIV M. Tetapi sekitar pada abad ke XVII M, Pitu (7) Massenrempulu’ berubah nama menjadi Lima Massenrempulu’ karena Kerajaan Baringin dan Kerajaan Letta’ tidak bergabung lagi ke dalam federasi Massenrempulu’.

Akibat dari politik Devide et Impera, Pemerintah Belanda lalu memecah daerah ini dengan adanya Surat Keputusan dari Pemerintah Kerajaan Belanda (Korte Verkaling), di mana Kerajaan Kassa dan kerajaan Batu Lappa’ dimasukkan ke Sawitto. Ini terjadi sekitar 1905 sehingga untuk tetap pada keadaan Lima Massenrempulu’ tersebut, maka kerajaan-kerajaan yang ada didalamnya yang dipecah.

Beberapa bentuk pemerintahan di wilayah Massenrempulu’ pada masa itu, yakni:

1. Kerajaan-kerajaan di Massenrempulu’ pada Zaman penjajahan Belanda secara administrasi Belanda berubah menjadi Landshcap. Tiap Landschap dipimpin oleh seorang Arung (Zelftbesteur) dan dibantu oleh Sulewatang dan Pabbicara /Arung Lili, tetapi kebijaksanaan tetap ditangan Belanda sebagai Kontroleur. Federasi Lima Massenrempulu’ kemudian menjadi: Buntu Batu, Malua, Alla'(Tallu Batu Papan/Duri), Enrekang (Endekan) dan Maiwa. Pada tahun 1912 sampai dengan 1941 berubah lagi menjadi Onder Afdeling Enrekang yang dikepalai oleh seorang Kontroleur (Tuan Petoro).

2. Pada zaman pendudukan Jepang (1941–1945), Onder Afdeling Enrekang berubah nama menjadi Kanrikan. Pemerintahan dikepalai oleh seorang Bunkem Kanrikan.

3. Dalam zaman NICA (NIT, 1946–27 Desember 1949), kawasan Massenrempulu’ kembali menjadi Onder Afdeling Enrekang.

4. Kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960, Kawasan Massenrempulu’ berubah menjadi Kewedanaan Enrekang dengan pucuk pimpinan pemerintahan disebut Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN Enrekang) yang meliputi 5 (lima) SWAPRAJA, yakni:

  1. SWAPRAJA ENREKANG
  2. SWAPRAJA ALLA
  3. SWAPRAJA BUNTU BATU
  4. SWAPRAJA MALUA
  5. SWAPRAJA MAIWA

Yang menjadi catatan atau lembaran sejarah yang tak dapat dilupakan bahwa dalam perjuangan atau pembentukan Kewadanaan Enrekang (5 SWAPRAJA) menjadi DASWATI II / DAERAH SWANTARA TINGKAT II ENREKANG atau KABUPATEN MASSENREMPULU’. (Perlu ingat bahwa yang disetujui kelak dengan nama Kabupaten Dati II Enrekang mungkin karena latar belakang historisnya).

Adapun pernyataan resolusi tesebut antara lain:

  1. Pernyataan Partai/Ormas Massenrempulu’ di Enrekang pada tanggal 27 Agustus 1956.
  2. Resolusi Panitia Penuntut Kabupaten Massenrempulu di Makassar pada tanggal 18 Nopember 1956 yang diketuai oleh almarhum Drs. H.M. RISA
  3. Resolusi HIKMA di Parepare pada tanggal 29 Nopember 1956
  4. Resolusi Raja-raja (ARUM PARPOL/ORMAS MASSENREMPULU’) di Kalosi pada tanggal 14 Desember 1956
( Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Enrekang#Sejarah )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *